Senin, 30 Agustus 2010

Studi Sosial Tanah Adat Di Kabupaten Seram Barat Maluku

KATA  PENGAHANTAR

            Pertama-tama kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya, kami Tim Konsultan Hukum yang bermitra dengan LSM Internasional CARDI dapat menyelesaikan laporan studi sosial ini, di tiga wilayah kecamatan yang terdapat di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
            Kami mengharapkan laporan studi sosial kami dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat  (SBB), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) SBB, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), teristimewa bagi masyarakat desa-desa adat yang berada pada Kabupaten Seram Bagian Barat sehingga di kelak kemudian hari tidak menjadi penonton dari “Pertunjukan Kue Pembangunan” namun dapat menjadi pembuat kue pembangunan yang dapat menghidangkan kue yang terlezat untuk kemakmuran masyarakat di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat .
            Tidak lupa kami ucapkan banyak terima-kasih buat LSM CARDI yang telah menjadi fasilitator untuk menghubungkan kami ke wilayah-wilayah yang menjadi obyek penelitian, dan juga kepada semua pihak yang telah membantu kami baik di Kecamatan Kairatu , Kecamatan Piru dan Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat.
Kepada Bapak Kepala Desa dan Sainiri Negeri Desa Hunitetu, Hualoy, Seriholo, Lokki, Lisabata, Wakolo kami mengucapkan terima-kasih yang tak terhingga dan kami berharap dari keterangan-keterangan yang Bapak-Bapak berikan dapat bermanfaat bagi generasi kita di masa mendatang.


Hormat Kami,



DEDY LEAN SAHUSILAWANE, SH.














BAB I
LATAR BELAKANG

            Sebagaimana kita ketahui bersama pada tahun 1999  di Provinsi Maluku terjadi bencana kemanusiaan yang dikenal dengan peristiwa 19 Januari 1999. Dalam peristiwa tersebut mengakibatkan ribuan korban jiwa manusia, harta dan benda yang tidak ternilai harganya, terlebih parah lagi hancurnya tatanan sosial masyarakat seperti adat-istiadat, sifat toleransi, pendidikan, dsb.
            Dampak yang paling mudah dilihat dari kerusuhan tersebut ialah terjadi perpindahan (pengungsian) penduduk secara besar-besaran dari suatu lokasi ke lokasi lainnya yang dinilai lebih aman bagi keselamatan jiwa mereka.
            Pada saat terjadi pengungsiaan tersebut para pengungsi (IDPs) bukan hanya kehilangan harta benda yang bergerak seperti kendaraan, perabotan rumah tangga, peralatan elektronik dan sebagainya, tetapi mereka juga kehilangan mata pencarian, rumah , tanah garapan atau ladang dan juga perkebunan yang selama ini menjadi tumpuan harapan kehidupan mereka selama turun-temurun.
            Para pengungsi ini harus rela hidup di tempat-tempat pengungsian yang penuh dengan berbagai macam keterbatasan baik itu untuk tempat tinggal dan terutama tempat untuk mengelola lahan karena mereka meninggalkan tanah garapan mereka di daerah asal mereka ke tempat baru yang masih penuh tanda tanya untuk melangsungkan kehidupan mereka.
            Pada awalnya mereka diterima dengan baik oleh penduduk lokal dan diberikan lokasi penampungan sementara yang dibangan secara swadaya maupun bantuan dari pihak Pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat yang beroperasi selama kerusuhan.
Namun seiring dengan perjalanan waktu mereka harus diperhadapkan pada kebutuhan yang memerlukan tanah atau lahan yang lebih luas untuk mereka tinggali,  kebutuhan pendidikan anak-anak mereka yang memerlukan bangunan sekolah, kebutuhan  fasiltas peribadatan, fasilitas kesehatan dan lahan untuk pertanian atau perkebunan guna memenuhi kebutuhan pangan mereka sehari-hari. Masih banyak lagi tempat-tempat untuk berusaha yang diperlukan di lokasi pengungsian ini yang memerlukan lahan khusus seperti pasar, terminal sementara dan sebagainya.
Dari contoh di atas kita dapat melihat bahwa kebutuhan akan tanah bagi daerah pengungsian  dapat diklasifikasikan atas 3 (tiga ) bagian utama, yaitu :

1.      Tanah untuk pemukiman (tenda darurat / sabua, rumah darurat / barak pengungsian,dsb);
2.      Tanah untuk keperluan usaha (lahan untuk pertanian tanaman umur pendek, kios,dsb);
3.      Tanah untuk kepentingan umum(sekolah, sarana kesehatan, peribadatan,dsb);




Ad.1.  Tanah Untuk Pemukiman

Dalam praktek yang kita temui selama para pengungsi masih berada di lokasi pengungsian pada awalnya mereka diijinkan tinggal berdasarkan persetujuan masyarakat setempat dengan menempati tanah atau lahan kosong milik desa atau negeri atau tanah yang dimiliki oleh marga atau fam / keluarga yang cukup luas di desa tersebut guna memberikan pertolongan sementara hingga mereka dapat kembali ke daerah atau lokasi asal sebelumnya dengan maksud utama untuk menolong sesama yang sedang menderita atau tepatnya “alasan kemanusiaan“.
Dalam perkembangan selanjutnya permasalahan tanah pemukiman ini menjadi hal utama yang sering menimbulkan pertentangan sosial baik itu di dalam masyarakat pengungsi sendiri maupun terhadap masyarakat lokal tempat mereka mengungsi, alasan atau tepatnya bila kita sebut dengan “kebutuhan akan pemukiman” ini karena di tempat pengungsian pada umumnya dibangun dengan bentuk tenda atau barak darurat yang hanya berfungsi sebagai tempat berlindung sementara, sementara fakta yang mereka hadapi mereka harus tinggal di deerah pengungsian bukan dalam hitungan hari atau minggu saja melainkan sampai dengan hitungan waktu bulan bahkan tahunan.
Alasan yang sering dikemukakan oleh para pengungsi bahwa mereka tidak memiliki ruang gerak yang cukup untuk layaknya sebuah rumah tempat tinggal yang biasanya terdiri dari kamar tidur, dapur, ruang keluarga, ruang tamu yang dapat memberikan kenyamanan dalam bentuk privasi atau ketenangan sebagaimana layaknya sebuah rumah kediaman untuk sebuah keluarga.
Para pengungsi ini kemudian berupaya untuk memperluas wilayah atau lokasi tempat hunian mereka jika memungkinkan untuk itu, apabila tidak memungkinkan untuk itu, mereka akan mencoba menghubungi penduduk lokal guna menyewa atau mengijinkan mereka membuat rumah semi permanent / sementara untuk mereka tempati secara layak sebagaimana sebuah keluarga di tempat mereka berasal sebelumnya. Selain itu permasalahan tempat hunian yang seringkali timbul di suatu tempat pengungsian ialah tidak tersedianya sarana sumber air bersih sehingga para pengungsi harus berupaya untuk menggali sumur untuk keperluan mereka sehari-hari , permasalahan yang ada apabila tempat pengungsian mereka adalah lokasi yang tandus sehingga mereka tidak bisa dengan mudah memperoleh sumber mata air, ini berarti mereka harus meminta ijin untuk menimba air pada sumur-sumur milik penduduk lokal atau pergi ke sumber mata air yang terdekat.

Ad.2.  Tanah Untuk Kepentingan Usaha

            Tanah untuk kepentingan usaha sangat dibutuhkan bagi para pengungsi untuk bercocok tanam, dalam mengusahakan lahan ini tidak melihat apakah sebelumnya mereka merupakan petani atau bukan, hal ini disebabkan akan desakan hidup dimana mereka dituntut untuk memenuhi kebutuhan mereka akan pangan. Pengungsi yang terdesak akan kebutuhan pangan ini biasanya menemui para pemilik lahan untuk dapat dikelola oleh mereka.  Biasanya mereka diijinkan menanam tanaman umur pendek seperti jagung, singkong (kasbi), ubi ,pisang, dsb. Para pengungsi  juga berupaya untuk membuka kios-kios tempat berusaha dengan menyewa lahan pekarangan penduduk lokal .  
Sebagaimana kita ketahui pada masa kerusuhan banyak sekali bantuan pemberdayaan ekonomi yang datang untuk mengatasi kesulitan pengungsi dengan jalan pemberdayaan ekonomi baik itu sektor perikanan, perdagangan, maupun pertanian,  para pengungsi  dengan seijin desa atau pemilik lahan kemudian memperluas lokasi bercocok tanam mereka dengan harapan dapat mengatasi kesulitan perekonomian mereka, ada beberapa daerah dimana kelompok usaha yang dibangun tidak hanya untuk pengungsi tetapi juga melibatkan penduduk lokal sebagai anggota kelompok usaha.


Ad. 3.  Tanah Untuk Kepentingan Umum

            Para pengungsi yang hidup di daerah pengungsiaan menyadari bahwa mereka belum mengetahui kapan mereka dapat kembali ke daerah asal mereka sehingga mereka merasa berbagai kebutuhan utama misalnya pendidikan anak-anak mereka harus segera diatasi, mereka berupaya menyekolahkan anak-anak mereka pada sekolah-sekolah di desa-desa yang terdekat dari tempat pengungsian, namun adapula pengungsi yang merasa bahwa lokasi sekolah  terdekat di tempat pengungsian mereka cukup jauh sehingga mereka berupaya untuk dapat mendirikan sekolah darurat , contoh pengungsi dari Siaputih yang pernah mendirikan bangunan sekolah dasar darurat di Piru sebelum mereka kembali pada daerah asal mereka pada tahun 2005. Dalam hal peribadatan pengungsi yang kebanyakan berasal dari suatu desa atau negeri biasanya mereka berupaya untuk dapat mendirikan tempat peribadatan darurat dengan mendirikan bangunan semi permanen dengan seijin tuan tanah tanah atau pemilik tanah.
             Dari tiga hal utama yang merupakan kebutuhan pengungsi akan tanah atau lahan tersebut kita dapat melihat beberapa hal yang dapat menjadi permasalahan dikemudian hari antara pengungsi dengan penduduk lokal, atau  antara sesama penduduk lokal, misalnya:
1.      sengketa kepemilikan  lahan / tanah ;
2.      terjadinya perubahan batas-batas wilayah sebuah desa atau petuanan;
Beranjak dari dua hal di atas kita telah dapat melihat bahwa akibat dari perpindahan penduduk secara paksa yang terjadi selama kerusuhan dapat mengkibatkan potensi konflik terutama menyangkut permasalahan tanah, kalau kita telusuri lebih jauh di wilayah kabupaten SBB ada beberapa wilayah yang memiliki permasalahan sengketa “kepemilikan lahan” yang terjadi antara desa dimana masing-masing desa mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan milik mereka yang sah.
            Lewat studi sosial ini kami mencoba meneliti beberapa hal menyangkut dasar klaim atas tanah tersebut ditinjau dari beberapa hal, misalnya dari kajian hukum adat, hukum agraria dan bagaimana cara  penyelesaian sengketa yang terbaik bagi kedua belah pihak.
            Dari hasil yang kami temukan di lapangan antara lain di daerah Hunitetu, Hualoy, Seriholo, Loki, Lisabata, Wakollo ada beberapa permasalahan inti yang menarik untuk dikaji menyangkut budaya lokal / adat istiadat yang dapat dipakai sebagai jalan tengah untuk penyelesaian suatu sengketa tanah yang akan di bahas pada bab kedua dari laporan ini .






_________

































BAB II
HUKUM TANAH ADAT  DI SERAM BAGIAN BARAT


            Sebagian besar tanah-tanah di wilayah Seram Bagian Barat adalah tanah adat yang tunduk atau dikuasai oleh hak petuanan dari desa atau negeri dimaksud.
Batas-batas petuanan suatu negeri / desa  adat di Seram Bagian Barat biasanya bukan hanya dalam ruang lingkup tanah tempat tinggal atau kebun tempat berusaha saja melainkan juga meliputi hutan, sungai dan segala hasil yang terdapat di dalamnya.
Pada umumnya batas-batas dari suatu wilayah petuanan sebuah desa adat ditandai dengan tanda alam misalnya tanda batas alam berupa aliran sungai, gunung atau bukit, bebatuan, hutan, dll.
Selain di darat batas petuanan sebuah desa adat juga meliputi wilayah perairan laut sepanjang  garis pantai di darat dan sampai ke air laut di mana manusia masih bisa melihat dasarnya atau sering di Ambon disebut dengan  tubir “.
Dari hasil penuturan yang dikemukakan oleh para nara sumber khususnya di wilayah kecamatan Kairatu yaitu desa Hunitetu , Hualoy dan Seriholo penentuan batas wilayah petuanan sebuah desa pada awalnya ditetapkan oleh para leluhur atau datuk-datuk lewat saniri negeri atau badan pemerintahan adat sebuah persekutuan adat di masa lalu melalui suatu kesepakatan bersama antara persekutuan-persekutuan adat yang berbatasan .
 Di Kecamatan Kairatu tiga narasumber kami mengutarakan mereka memiliki dewan adat antar persekutuan adat yaitu di kenal dengan nama dewan “TALABATAI” atau “SANIRI TALABATAI”, dewan adat ini diakui eksistensinya bagi negeri-negeri adat yang secara geografis maupun pendekatan budaya letaknya berdekatan dengan Sungai Tala yang alirannya berada pada Kecamatan Kairatu, sedangkan pusat Kecamatan Kairatu sendiri letaknya pada negeri atau persekutuan adat Desa Kairatu yang merupakan anggota dari  Saniri Talabatai.
Seiring dengan perkembangan jumlah jiwa anggota suatu persekutuan adat / negeri  tanah-tanah petuanan suatu negeri adat dalam perkembangan selanjutnya dikelola oleh anggota persekutuan tersebut menjadi milik atau hak perorangan dimana hak penguasaan atau pengolahannya lebih kuat dari hak petuanan.
Peranan persekutuan adat tidak hilang begitu saja walau secara perseorangan tanah tersebut telah dikuasai oleh seseorang / keluarga / kelompok , pemerintah negeri dari persekutuan adat tersebut masih memiliki peran untuk membatasi (mengatur) perbuatan hukum yang dilakukan oleh si pemilik tanah tadi guna menjaga ketertiban sebagaimana diharapakan bahwa pembukaan atau pengelolahan suatu tanah petuanan dapat menciptakan kemakmuran atau kesejahteraan bagi anggota persekutuan tersebut.

  1. Hak Petuanan dan Hak Perseorangan

Hukum adat menganut asas “mengelola berarti memiliki“ apabila seseorang mengelola suatu lahan yang belum pernah dirambah di dalam wilayah petuanannya maka ia mendapat legitimasi adat bahwa dia adalah orang yang paling berwenang menguasai dan menikmati segala sesuatu yang tumbuh di atas lahan yang dibukanya tersebut.
Dalam hal ini kedudukan hak petuanan menjadi melamah dimana anggota persekutuan adat yang lain tidak dapat dengan semena-mena menikmati apa yang telah diusahakan oleh si pembuka lahan tadi.
Ada beberapa faktor utama yang mengakibatkan melemahnya hak-hak petuanan terhadap tanah yang telah diusahakan oleh perorangan anggota persekutuan adat tersebut.
Perubahan melemah dan menguatnya hak-hak petuanan terhadap hak-hak perorangan kalau disimak ada tiga tahapan utama :

a.             Tanah yang didapat dari usaha, dimana pengaruh kekuasaan  hak petuanan sangat kuat sekali, anggota persekutuan yang mengelola hanya mempunyai hak usaha saja, kalau yang bersangkutan meninggalkan atau menelantarkan tanah olahannya ataupun dianggap bersalah melanggar ketentuan hukum adat maka tanahnya dapat ditarik kembali oleh persekutuan adat tersebut.
b.            Tanah yang didapat karena pemberian hak dari persekutuan adat dapat diwariskan kepada keturunan pemegang hak, walaupun kekuatan hak perorangan disini sangat kuat namun kekuatan hak petuanan adat masih memiliki peran mengawasi seperti pemanfaatan tanah tersebut dan pengalihannya kepada orang lain,  apakah berada pada penguasaan orang yang berhak mewarisi atau tidak. Tanah ini termasuk dalam tanah-tanah negeri umumnya yang diberikan kepada anak-anak negeri dengan kewajiban mengerjakan tugas-tugas umum negeri, di Pulau Ambon dan Kepulauan Lease dikenal dengan tanah dati , pada tanah  semacam ini terdapat dua kekuatan hak yang kuat yaitu hak perorangan yang diakui eksistensinya pada si pengelola dan hak persekutuan adat yang mengatur pemanfaatannya.
c.                   Tanah pusaka, pada tanah ini kekuatan dari perorangan atau kelompok sangat kuat atau absolut, sehingga hak petuanan terlihat seakan-akan hilang dimana hak untuk mengatur sepenuhnya dimiliki oleh si pemegang hak. Kedududukan persekutuan adat disini hanya sebagai saksi atau pencatat hak pada saat terjadi peralihan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain, contoh dari tanah tersebut ialah tanah dati pusaka . Dalam praktek  yang ada tanah-tanah hasil garapan yang mendapat legitimasi penuh ini secara turun-temurun sehingga ini merupakan perwujudan dari hak milik bagi penggarapnya.
Dalam pantau kami di wilayah Seram Barat Tanah Dati kurang dikenal hal ini akibat dari kurangnya pengaruh Belanda, contoh di wilayah Kecamatan Taniwel mereka tidak memiliki dusun dati namun pada  prinsipnya hampir sama  bahwa pengakuan akan hak diperoleh bahwa pengelola tanah yang pertama sangat di utamakan sebagai pemegang hak.

  1. Batas Wilayah Suatu Petuanan Adat

Dalam hukum adat tidak dikenal pemetaan lokasi dengan suatu ukuran pasti misalnya meter persegi akan tetapi yang sering dipakai ialah batas yang dapat dilihat dengan mata misalnya berupa pohon yang bisa dikenali kapan pohon ini mulai ditanam dan saat ini ditaksir kira-kira berumur berapa, sungai merupakan ciri khas batas wilayah yang menonjol di Pulau Seram karena Pulau ini terdiri dari ratusan sungai kecil yang berair dan juga sungai-sungai yang tidak berair atau kering, batas antar gunung atau bukit, bebatuan dan sebagainya.
Permasalahan yang seringkali timbul ialah jika batas-batas alam yang hidup ini misalnya pohon dan batas alam yang mati misalnya sungai berubah bentuk akibat perubahan cuaca atau alam misalnya luas sebuah sungai yang berubah karena adanya banjir besar tentu sangat mempengaruhi luas dari tanah yang berbatasan, hal ini sering merupakan akar dari sengketa perbatasan wilayah ulayat.
Dari hasil penelitian di lapangan batas wilayah petuanan selain ditetapkan atas persetujuan bersama antar negeri yang berbatasan , ditentukan juga dari sejarah peperangan yang terjadi di masa lalu di mana di pulau seram, misalnya persekutuan adat Seriholo mengaku bahwa mereka sudah 7 (tujuh ) kali berpindah tempat dari negeri lama mereka ke tempat yang ada sekarang.
Persekutuan adat Lisabata juga menuturkan hal yang sama bahwa mereka sudah 5 (lima ) kali berpindah dari tempat asal mereka. Kalau kita simak penuturan –penuturan yang ada ini dahulu sering terjadi peperangan antar persekutuan adat satu dengan lainnya, dimana yang menang akan memiliki wilayah yang lebih luas dari yang kalah atau yang kalah harus meninggalkan negeri asalnya menuju ke daerah lain, misalnya  Persekutuan Adat Lumoly di Piru mereka dalam sejarah merupakan pasukan aliansi dari Negeri Adat Eti dimana mereka menggempur persekutuan adat yang tidak disenangi oleh Eti misalnya mereka menggempur Kaibobo sehingga sebagian penduduk dari Kaibobo menyeberang ke wilayah Hoamoal di seberang  yang dikenal dengan nama Ariate.
Di daerah Taniwel Negeri Wakolo dikenal sebagai “anak nakal” karena mereka gemar berperang sehingga mereka banyak menguasai wilayah pegunungan dengan batas petuanan yang diakui oleh Negeri Nuniali dan Negeri  Murnaten.
Negeri Lisabata di Taniwel dikenal oleh wilayah petuanan tetangga sebagai orang yang berpindah dari wilayah Seram Utara Bagian Timur atau Lisabata Timur, namun penduduk Lisabata sendiri mengakui bahwa mereka adalah orang yang pertama mendiami wilayah pantai dan mereka mengakui bahwa mereka tunduk pada kerajaan Hoamoal di masa silam.
 Berbeda halnya dengan Negeri Loki mereka mengakui bahwa wilayah petuanan mereka merupakan batas akhir dari Perang Hoamoal  dimana Negeri Loki tempat terakhir pertempuran antara negeri-negeri di Hoamoal dengan pasukan Belanda dalam perang Hoamoal .
Negeri Kawa di Kecamatan Piru dari informasi yang didapat bahwa dulunya mereka merupakan penjaga batas tanah dari Negeri Eti.
 Hal yang paling unik di wilayah Kecamatan Piru ialah bahwa batas Desa Eti melampaui batas dari Desa Piru, hal ini sangat menarik untuk dikaji, bagaimana sampai terjadinya suatu wilayah petuanan adat sebuah persekutuan adat bisa menjangkau geografis / wilayah yang berjauhan dengan desa asal bahkan melewati batas wilayah petuanan desa-desa tetangganya.
Dari apa yang telah diuraikan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa batas wilayah petuanan di wilayah Seram Bagian Barat sendiri pada mulanya ditentukan oleh adanya perpindahan penduduk akibat adanya peperangan yang terjadi antara negeri-negeri adat di masa silam.
Setelah mereka melakukan pertempuran, mereka kemudian bermusyawarah untuk menetapkan wilayah-wilayah petuanan masing-masing, tentunya ada yang luas dan ada yang sempit sebagaimana konsekuensi dari peperangan itu sendiri dimana yang lebih kuat akan memiliki wilayah petuanan yang luas.
Selain hal di atas kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa perluasan wilayah ulayat suatu petuanan juga diakibatkan karena pembukaan wilayah hutan yang digarap oleh anggota persekutuan adat, kita di Maluku mengenal istilah Ewang atau “tanah hutan” yang belum diusahakan “ membuka ewang “ berarti seseorang mengupayakan untuk menebang pohon di hutan dan menanaminya dengan tanaman umur pendek atau berladang dan juga dengan tanaman produktif seperti cengkih, pala, durian ,dsb.
Orang yang mengusahakan tanah ewang ini diakui eksistensinya oleh persekutuan adatnya dan dia adalah pemegang hak atas semua yang dikelolanya sehingga kemudian masyarakat setempat tidak lagi menyebut tanah tersebut sebagai “ewang” melainkan disebut  sebagai “dusun” .
Selain ewang ada satu istilah lain yang disebut dengan Aong yaitu hutan yang telah dibuka atau ewang yang telah dibuka oleh seseorang kemudian tanah olahannya tersebut ditelantarkan atau ditinggalkan dengan maksud berpindah atau berladang di tempat lain .
Bekas dari usaha orang tersebut sering dikenal dalam istilah Aong. Aong sendiri dapat dikenali dengan memperhatikan bekas-bekas tanaman hasil olahan yang telah di panen hasilnya oleh si pembuka lahan . Aong ini dapat dipersamakan dengan sistim pertanian  ladang berpindah dimana ada kemungkinan orang yang mengusahakan tanah tadi kembali mengusahakan tanah hutan yang telah dibukanya tadi.
Dari pengamatan kami dilapangan Aong juga dapat merupakan suatu akar masalah sengketa, Aong juga dapat digunakan sebagai suatu petunjuk apabila terjadi sengketa batas petuanan dimana persekutuan adat dapat mendalilkan bahwa warga mereka pernah mengelola tanah tersebut dan dapat dijadikan petunjuk untuk mengklaim suatu wilayah petuanan. Dalam prakteknya biasa si pembuka hutan belukar memberitahukan kepada pemerintah negerinya dan apabila tidak ada klaim dari negeri yang berbatasan maka yang bersangkutan tidak merasa telah memasuki hutan petuanan dari desa atau negeri tetangga.




  1. Berbagai hak anggota persekutuan atas tanah

Hak anggota persekutuan atau perorangan atas tanah adalah hak dari seseorang atau kelompok atau suatu badan hukum menurut adat atas tanah, hak mana berhadapan dengan hak petuanan dari negeri. Apabila muncul hak semacam ini maka hak petuanan akan menjadi melemah, hal ini dapat dilihat dalam kasus pewarisan apabila suatu tanah yang telah dikuasai oleh sebuah keluarga / marga anggota persekutuan maka dikenal adanya “ hak pewarisan bersama “ di Negeri Hunitetu  pewarisan  bersifat matrinial atau pada garis keturunan ibu sedangkan di Negeri  Hualoy pewarisan berada pada garis keturunan ayah atau bersifat patrinial. Dalam hukum adat di Indonesia penguasaan secara kelompok ini biasanya mutlak terhadap tetanaman yang diusahakan oleh setiap anggota kelompok/keluarga atas tetanaman yang diusahakannya. Dari hasil pengamatan kami di Hunitetu dalam adat tanah mereka tidak mengenal adanya transaksi penjualan tanah melainkan lebih ditekankan pada tetanaman yang ada di atas tanah tersebut.

Macam-macam konsep pengakuan hak yang diatur dalam hukum adat dapat diuraikan sebagai berikut :

  1. Hak Milik
  2. Hak Pakai
  3. Hak Menikmati
  4. Hak Diutamakan
  5. Hak Didahulukan

Ad.1 . Hak Milik

      Sebagaimana kita ketahui hak perorangan yang paling kuat atas tanah adalah hak milik, hak milik ini di dalam adat mulanya berasal dari  tanah petuanan yang diserahkan kepada anggota persekutuan dalam bentuk hak pakai. Dalam perkembangan selanjutnya hak pakai tadi semakin menguat dan mendapatkan pengakuan atau bereksistensi secara adat sehingga hak petuanan yang telah mengetahui dan  mengakui bahwa tanah tersebut telah dikelola oleh anggota persekutuan tertentu, segan untuk mencampuri atau menyatakan kekuasaannya terhadap tanah tersebut.
Secara turun–temurun anggota persekutuan ini dikenal di desanya sebagai orang / kelompok / fam / keluarga yang memiliki hak milik penggelolahan atas tanah tersebut sehingga tanah tersebut menjadi tanah pusaka dimana setiap anggota fam dari tanah itu berhak atas pengelolahan atau berusaha  di atas tanah tersebut.

Ad.2 Hak Pakai

      Hak pakai (biasanya untuk waktu sementara) ini harus dibedakan dengan hak menikmati, berhubungan dengan tanah, maka hak pakai menitik-beratkan pada penggelolahan tanahnya, sedangkan hak menikmati  menitik-beratkan kepada hak mengambil / menikmati hasil-hasil dari segala sesuatu yang ada di atas tanah itu. contoh yang paling mudah disini ialah seorang diberikan hak pakai untuk menggarap sebidang  dusun  negeri dengan tanaman jangka pendek, yang bersangkutan tidak memiliki hak atas tetanaman lain yang ada di atas tanah tersebut, apabila negeri melarang yang bersangkutan untuk berkebun di atas dusun tersebut maka yang bersangkutan harus mematuhinya. Dalam praktek sehari-hari sering kali tanah yang dikelola berdasarkan hak pakai ini apabila secara turun-temurun dikelola suatu keluarga tertentu maka akhirnya diakui sebagai hak milik.


Ad.3. Hak Menikmati
     
      Hak menikmati biasanya berupa hak memetik hasil dari tetanaman yang ada di atas suatu lahan yang telah dikelola oleh anggota persekutuan . contoh, yang paling mudah ialah apabila seorang wanita yang telah kawin menikmati  hasil dari dusun ayahnya dengan seijin dari ahli waris lain atau saudara laki-lakinya. Hak menikmati ini bukan hanya dalam bentuk tanaman tetapi juga dapat dalam bentuk pekarangan tempat tinggal . Di Negeri Hunitetu seorang anak mewarisi apa yang di usahakan oleh keluarga ibunya, apabila dalam kehidupan apa yang didapat dari hasil dusun keluarga ibunya tidak dinilai tidak mencukupi maka ia juga bisa menikmati dusun yang diusahakan ayahnya di atas tanah pusaka kelaurga ayahnya dengan seijin kepala persekutuan ayahnya.
Contoh, dari hak menikmati ini dapat dilihat dari dusun negeri yang diberikan kepada seorang raja atau kepala desa selama ia memerintah sebagai kepala desa, kepala desa tersebut berhak menikmati apa yang ada di dalam dusun tersebut untuk menopang perekonomian keluarganya.
Hak menikmati ini juga dapat dilihat terhadap pemungutan hasil-hasil tanaman produktif yang tidak di tanam oleh manusia, misalnya rotan, bambu, damar dan hasil laut yang berada di petuanan desa.
Si penggarap biasanya meminta ijin kepada pemerintah negeri untuk menikmati hasil alam tersebut,  hal ini merupakan wujud dari pengakuan hak timbal balik antara pemilik petuanan yaitu negeri yang berhak atas tanah dan anggota persekutuan adat yang berhak menikmati hasil alam dengan sistim “bagi hasil”.

Ad.4. Hak Diutamakan

            Yang dimaksud dengan hak ini ialah hak yang dapat mengeyampingkan orang lain atau hak prioritas. Hak ini biasanya diberikan kepada anak negeri asli yang belum mendapat tanah untuk dikelola, apabila anak negeri asli itu tidak mampu mengelola atau mengabaikannya maka hak untuk mengelola tersebut dapat diberikan kepada orang luar yang bukan anak negeri asli.  Contoh yang paling mudah dari hak diutamakan ialah apabila ada sengketa mengenai Aong maka yang berhak diutamakan adalah orang yang membuka Aong tersebut. Hak diutamakan ini biasanya diberlakakan di atas tanah yang sudah ada hak di atasnya atau si pemilik tanah tersebut masih hidup.
Kembali pada sengketa pemilikan Aong apabila seseorang yang kemudian mengelola Aong tersebut dan di aong tersebut terdapat tanaman umur panjang yang pernah di usahakan oleh si pembuka Aong terdahulu maka hasil tanaman umur panjang tersebut harus dituamakan kepada si pengelola aong yang pertama sedangkan orang yang mengelola kemudian hanya diberikan hak atas tanaman yang dihasilkannya saja.


Ad.5. Hak Didahulukan

            Hak didahulukan ialah suatu hak yang diberikan kepada seseorang melalui kesempatan pertama untuk mendapatkan sesuatu hak atas sebidang tanah yang pemiliknya atau yang mempunyai hak menggarap di atasnya dianggap tidak ada lagi, misalnya,  yang bersangkutan meninggalkan negeri atau desa dalam waktu yang tidak tertentu atau hak yang diberikan oleh petuanan dianggap hilang terhadap si penggarap sebelumnya oleh ketentuan hukum adat. Negeri berhak menunjuk siap saja yang dinilai mampu untuk menggarap tanah tersebut dengan imbalan memberikan pemasukan kepada kas desa.
            Perbedaan utama antara hak diutamakan dan hak didahulukan ialah pada tanah yang diberikan dengan hak diutamakan hak di atas tanah tersebut masih ada, sedangkan hak didahulukan biasanya hak di atas tanah tersebut tidak ada kalaupun ada telah dianggap lenyap demi hukum..
            Dari uraian di atas kita dapat melihat bahwa dalam konsep hak milik atas tanah adat di Seram Bagian Barat lebih terlihat bahwa tanah tersebut tidak dapat dialihkan haknya kepada individu-individu anggota persekutuan adat. Yang dapat dialihkan kepemilikan haknya ialah menyangkut sesuatu yang ada di atas tanah tersebut misalnya rumah dan tetanaman saja.
            Dari penuturan raja negeri  Hunitetu beliau juga menekankan bahwa sebenarnya pengalihan hak atas tanah adat itu sendiri tidak ada “ misalnya beralihnya hak atas tanah adat karena proses jual beli tanah “  yang beralih hak  adalah segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut bukan pada tanahnya.











BAB III
DASAR PENGUASAAN TANAH DI INDONESIA


1.  DASAR PENGUASAAN TANAH MENURUT HUKUM ADAT

            Dasar penguasaan tanah berdasarkan hukum adat adalah tanah merupakan milik bersama (komunal) atau milik  dari suatu persekutuan hukum (beschikkingsrech).
Diuraikan  sebelumnya bahwa setiap anggota persekutuan dapat mengerjakan tanah dengan jalan membuka tanah/lahan terlebih dahulu dan jika mereka mengerjakan secara terus menerus maka tanah tersebut dapat menjadi hak milik secara perseorangan.
            Dalam hal ini kita bisa melihat penjelasan Ter Haar tentang pemilikan adat sebagai berikut :
“ Hukum adat memberikan hak terdahulu kepada orang yang dulu menaruh tanda pelarangannya atau mula-mula membuka tanah; bilamana ia tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan penebangan dan pembakaran menurut musimnya, maka orang lain bisa mendesaknya supaya memilih: mengerjakan terus atau menyerahkan tanahnya kepadanya. Jadi tuntutan pemilikan hak milik ini lenyap sama sekali bilamana ada lain orang sesama anggota yang menginginkannya dan mendesak dia memilih satu antara kedua pilihan ”
            Beranjak dari pendapat ahli di atas dapat diketahui bahwa seseorang akan diakui kepemilikannya sebagai sesuatu hak milik individu, apabila dia sudah membuka lebih dulu tanah itu dan menggarapnya atau merubahnya dari kondisi hutan lebat (ewang di Maluku)  menjadi tanah kebun, dusun , ladang , sawah ,dsb.
            Selama yang bersangkutan masih mengerjakan tanah itu, maka dia dianggap sebagai pemiliknya. Jadi dalam hal ini tekanan diberikan pada hasil produksi dari tanaman yang tumbuh di atas tanah yang dapat dinikmatinya, sebab apabila ia tidak lagi mengelola maka tanah tersebut bisa diambil alih oleh orang lain yang akan menggarapnya.
            Konsep Ter Haar tersebut bisa diperjelas lagi dengan apa yang dikatakan sebagai hak ulayat . Soerojo Wignjodipoero mengatakan berikut ini ;
sebagai seorang warga persekutuan (komunal) maka tiap individu mempunyai hak untuk :
  1. mengumpulkan hasil-hasil hutan,seperti rotan dan sebagainya;
  2. memburu hewan liar yang hidup di wilayah wewenang komunal;
  3. mengambil hasil dari pohon-pohon yang tumbuh liar;
  4. membuka tanah dan mengerjakan tanah itu terus menerus;
  5. mengusahakan untuk di urus kolam ikan di atasnya;
Soerojo menyebutkan bahwa hak ulayat yang diakui oleh persekutuan adat ini merupkan hak pakai tanah oleh individu, namun kepemilikan ini diakui sebagai milik bersama seluruh anggota masyarakat (komunal).
Anggota persekutuan tidak bisa mengalihkan atau melepaskan haknya atas tanah yang dibuka ini kepada anggota dari masyarakat lain atau pendatang dari luar masyarakat tersebut, kecuali dengan syarat-syarat tertentu disepakati bersama semua anggota komunal tersebut.
Semua tanah, hutan, jika perlu sampai ke puncak gunung, jika penduduk mempunyai hak pakai yang nyata maupun hak yang secara diam diam diakui, tanah itu bukan tanah Negara.
            Menurut hukum adat, desa  mempunyai hak untuk menguasai tanah di luar perbatasan desa, penduduk desa mempunyai hak untuk menggarap atau mencari nafkah dari hutan dengan ijin pemerintah desa.
Menurut penafsiran Trenite, Tanah tersebut milik Negara, namun menurut pandangan Van Volen Hoeven, Logeman dan Ter Haar,  tanah tersebut tidak di bawah kekuasaan negara.
Sistim Hukum yang melandasi pemilikan tanah komunal dalam ulayat ini adalah pandangan tentang kehidupan social dari masyarakat tradisional sendiri.
Dalam Pasal 3 UUPA No. 5 Tahun 1960 dinyatakan dengan tegas bahwa Hak Ulayat masih berlaku sepanjang menurut kenyataanya masih ada dan harus disesuaikan dengan :
1.      Kepentingan nasional;
2.      Kepentingan Negara;
3.      Persatuan bangsa;
4.      Tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi;
Sebutan hak ulayat merupakan nama yang diberikan para ahli hukum pada lembaga hukum konkrit antara masyarakat-masyarakat hukum adat dengan tanah dalam wilayahnya yang disebut “tanah ulayat”.
Menurut Syafruddin Kalo, Hak Ulayat mengadung dua unsur yaitu :
1.      Unsur kepunyaan yang termasuk bidang hukum perdata.
2.      Unsur tugas kewenangan untuk mengatur penguasaan dan memimpin tanah bersama termasuk bidang hukum public, dimana pelaksanaannya dilimpahkan kepada kepala adat sendiri atau bersama-sama dengan para tetua adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Dan merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dilingkungan masyarakat hukum adat bersangkutan. Hak perseorangan atas sebagian tanah tersebut baik langsung maupun tidak langsung adalah bersumber dari padanya.
Dalam hukum tanah Nasional hak ulayat diakui eksitensinya bagi suatu masyarakat hukum adat tertentu sepanjang menurut kenyataannya masih ada yang dapat diketahui dari kegiatan sehari-hari kepala adat dan para tetau adat pada kenyataannya, selain diakui dalam pelaksanaanya dibatasi sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara.
Hak ulayat yang pada kenyataannya tidak ada lagi di dalam hukum tanah nasional, hak ulayat tersebut tidak akan dihidupkan kembali, artinya tidak akan diciptakan hak ulayat baru.
Dalam rangka hukum tanah nasional tugas kewenangan yang merupakan unsur hak ulayat, telah menjadi tugas kewenagan Negara Republik Indonesia, oleh karena itu hak ulayat tidak akan diatur dan UUPA No. 5 Tahun 1960 juga tidak memerintahkan untuk diatur sebab pengaturan hak tersebut berakibat melangsungkan keberadaannya, namun pengaturan hak ulayat yang masih ada dibiarkan tetap berlangsung menurut hukum adat setempat.
Di dalam masyarakat Indonesia asli tidak ada suatu istilah yang umum yang menyebutkan hak milik atas tanah, hanya saja dalam pengucapannya disebut seseorang memiliki tanah, hal ini dapat kita pahami , karena tanah itu adalah hak ulayat masyarakat umum dan anggota masyarakat hanya mempunyai hak pakai, sunguhpun hubungan antara pemakai tanah dengan tanah begitu erat sehingga kelihatnnya seperti miliknya sendiri, hal ini lebih dipertegas lagi apabila hak ulayat melemah maka hak pakai itu lebih kuat dan sudah mutlak kelihatnnya dan mereka jualbelikan, tetapi manakala hak ulayat itu tetap kuat maka penguasa persekutuan hukum itu akan jelas, yaitu manakala tanah itu ditelantarkan akan diambil kembali oleh penguasa persekutuan dan akan diberikan kepada anggota persekutuan lainnya.

2. DASAR PENGUASAAN TANAH MENURUT UUPA No. 5 TAHUN 1960

            Hak penguasaan tanah yang berlaku secara yuridis di Indonesia, diatur dalam UUPA No. 5 Tahun1960 pada Pasal 2 yang berbunyi :
 (1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang
untuk :
a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan
pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dengan bumi, air dan ruang angkasa,
c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan
perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
(3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan,kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.
(4) Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada
daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan
dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan
Peraturan Pemerintah.

Hak menguasai Negara yang dimaksud dalam Pasal 2 UUPA tersebut di atas adalah meliputi semua bumi, air dan ruang angkasa, baik yang sudah dihakki oleh seseorang maupun tidak.
Penguasaan tanah terhadap tanah yang sudah dipunyai orang dengan suatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu, artinya sampai berapa Negara memberikan kekuasaan kepada seseorang yang mempunyai untuk menggunakan haknya.
Sedangkan kekuasaan Negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan suatu hak oleh seseorang atau pihak lain adalah sangat luas dan penuh . Misalnya Negara dapat memberikan tanah yang sedemikian itu kepada seseorang atau badan hukum dengan suatu hak menurut peruntukannya dan keperluannya, misalnya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai ataupun dengan memberikan hak pengelolahan kepada suatu badan penguasa.
Dalam pada itu kekuasaan Negara atas tanah-tanah ini pun sedikit atau banyaknya dibatasi oleh hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat adat sepanjang kenyataannya hak ulayat itu masih ada.
Bertolak dari ketentuan dalam Pasal 2 UUPA No. 5 Tahun 1960 tersebut bisa diketahui bahwa yang menguasai semua tanah ialah Negara.
Namun demikian Negara tidak sewenang-wenang dalam pemilikannya,melainkan mengusahakan dan mengelolanya demi kepentingan umum seluruh warga negara.
Tegasnya hak menguasai daripada Negara tersebut mempunyai aspek publik berupa:
1.      Mengatur persediaan,penggunaan,peruntukan dan pemeliharaan;
2.      Mengatur hubungan hukum;
3.      Mengatur hubungan hukum dan perbuatan hukum;

3. MACAM-MACAM  HAK ATAS TANAH MENURUT UUPA NO.5 TAHUN1960

            Di dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA N. 5 Tahun 1960 disebutkan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanag, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai orang-orang,baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Hak atas tanah tersebut dapat berbentuk :
  1. Hak milik
  2. Hak guna usaha;
  3. Hak guna bangunan;
  4. Hak pakai;
  5. Hak sewa
  6. Hak membuka tanah;
  7. Hak memungut hasil hutan;
  8. Hak-hak yang tidak termasuk hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebut dalam Pasal 53 yaitu : hak pakai,hak usaha, bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian;

Ad.1 Hak milik
      Di dalam pasal 20 ayat (1) UUPA No. 5 Tahun1960 Hak milik adalah hak turun-temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan di dalam Pasal 6 yaitu mempunyai fungsi sosial.
Hak milik ini hanya dapat dialihkan ataupun beralih dengan suatu akta PPAT (pejabat pembuat akta tanah). Hak milik ini beralas hak baik itu karena ketentuan konversi seperti konversi dari tanah-tanah eks BW maupun dari tanah-tanah eks hukum adat, dan dari hak pengelolaaan yang tertuang dalam perjanjian pendirian hak tersebut; Hak milik ini harus didaftarkan dikantor pertanahan setempat.

Ad.2. HAK GUNA USAHA
UUPA mengatur mengenai hak usaha ini mulai dari pasal 28 hingga 34. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun jika dipergunakan untuk perusahaan pertanian, perusahaan perikanan atau peternakan dan dapat diperpanjang .
Peraturan Pemerintah No.40 tahun 1996 pasal 4 menyebutkan bahwa tanah yang dapat diberikan dengan hak guna usaha adalah tanah Negara . Hak guna usaha ini dapat beralih atau dialahkan kepada pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan pasal 30 UUPA.
Kewenangan atas pemberian hak guna usaha ini menurut pasal 31 UUPA terjadi karena penetapan pemerintah. Untuk membuktikan adanya suatu hak guna usaha perlu pendaftaran yang meliputi :
a.       pengukuran,perpetaan dan pembukuan tanah;
b.      pendaftaran atas hak tanah dan peralihannya;
c.       pemberian surat-surat tanda bukti hak, sebagaimana alat pembuktian yang kuat

Ad.3. Hak Guna Bangunan
            Hak guna bangunan di dalam UUPA diatur mulai dari pasal 35 hingga pasal 40,yang merumuskan hak guna bangunan merupakan hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan  atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun yang dapat diperpanjang atas permintaan pemegang paling lama 20 tahun

Ad.4.  Hak Pakai
            Hak pakai di dalam UUPA diatur mulai pasal 41 s/d pasal 43. dengan rumusan hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang langsung dikuasai oleh Negara atau tanah milik orang lain.

Ad.5 Hak Sewa
            UUPA No.5 tahun1960 mengatur hak sewa ini dimulai dari pasal 44 sampai pasal 45. seseorang atau suatu badan hukum mempunyai sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sebagai sewa.

Ad.6 Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan
            Hak ini hanya dapat dipunyai warga Negara Indonesia yang diatur dengan peraturan pemerintah. Tetapi dengan hak memungut hasil hutan yang sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.


4.                  PROSEDUR PEMBERIAN HAK-HAK ATAS TANAH

Dalam hukum tanah nasional Indonesia dimungkinkan para Warga Negara Indonesia masing-masing menguasai bagian dari tanah secara individual dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan dan berfungsi social.
Untuk memenuhi kebutuhan–kebutuhan masyarakat modern yang terbuka, lembaga jual-beli tanah misalnya mengalami moderinisasi dan penyusuaian sebagai perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah dengan pembayaran harganya secara tunai, serta sifat dan cirinya sebagai perbuatan hukum yang riil dan terang.
Oleh karena itu tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Tujuan pendaftaran tanah ini untuk meningkatkan mutu alat bukti perbuatan hukum yang dilakukan.

5.                  PENDAFTARAN TANAH

Pengertian pendaftaran tanah adalah “ suatu rangkaian kegiatan” yang dilakukan oleh Negara/pemerintahan secara “terus menerus” dan “teratur” berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, penglolahan, penyimpanan penyajiannya bagi kepentingan rakyat dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya (sebagai alat bukti yang sah)  dan pemeliharaannya.





















BAB IV
TUGAS DAN SUSUNAN LEMBAGA-LEMBAGA HUKUM ADAT Yang BERKAITAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH


  1. KETUA LATUPATI

Dalam suatu wilayah, katakanlah “wilayah kecamatan” apabila terdapat , misalnya 10 atau 15 Kepala Negeri ( Raja), maka dari 10 atau 15 orang Kepala Negeri ini diangkat salah satu diantaranya sebagai KETUA dalam hal mewakili rekan-rekan sejabatnya guna mewakili kepentingan dari negeri-negeri yang berada dalam persekutuan Latupati tersebut, misalnya dalam kaitan urusan dengan pihak pemerintah (vertical) baik itu camat, bupati, gubernur, atau secara horisontal sebagai tokoh adat antar negeri tersebut guna menjembatani permasalahan yang timbul antara sesama desa atau anggota masyarakat dalam wilayah tersebut . Biasanya diangkat orang yang lebih tua usianya atau lebih berpengalaman dalam pemerintahan adat atau orang yang ditokohkan dalam kumpulan kepala negeri tersebut.
Ketua dari Kepala-Kepala Negeri  (Raja) inilah yang disebut sebagai KETUA LATUPATI.


  1. KEPALA NEGERI  (RAJA) .

Bagi Negeri-Negeri IsLam maupun Kristen pengangkatan seorang kepala negeri (raja), berdasarkan keturunan yang diangkat atas persetujuan bersama, dan kemudian atas usul-usul serta persetujuan-persetujuan  tersebut yang bersangkutan diangkat sebagai Kepala Negeri (Raja). Kepala Negeri mempunyai peran utama dalam masyarakat yakni segala sesuatu dibawah pimpinannya, serta bertugas memelihara jalannya hukum adat dengan semestinya. Kepala Negeri adalah Bapak masyarakat, ia mengetahui persekutuan hukum dalam masyarakat negeri dan merupakan pimpinan pergaulan hidup di dalam persekutuan. Telah kita ketahui bahwa pada umumnya semua kepala negeri mempunyai tugas yang sama berat, yakni tiada lain mengurusi keperluan-keperluan rumah tangga dalam masyarakat-masyarakat sendiri, maupun urusan diluar rumah tangga masyarakat yang dianggap sangat penting guna kepentingan rakyatnya. Mengenai urusan dalam masyarakat seringkali kita temukan dalam “urusan tanah”, karena masalah tanah semenjak dahulu kala, sampai dengan lahirnya UUPA No. 5 Tahun 1960 sampai saat , dimana hukum tanah asli masih kuat dipertahankan oleh tiap-tiap negeri baik secara pribadi seperti dusun-dusun dati (daerah Ambon Lease) , pusaka, maupun terhadap hak-hak petuanannya.
Oleh sebab itu peranan kepala negeri dalam masalah tanah ini sangat penting dalam menyelesaikan sengketa-sengketa tanah sebelum campur tangan institusi pemerintah lainnya.
Contoh :    Pihak Agraria tidak dapat langsung melakukan pengukuran tanpa adanya campur tangan atas masalah-masalah sengketa tanah dalam hal pengukurannya sebelum diselesaikan oleh Kepala Negeri dari masyarakat sendiri.
            Jika ada sengketa tanah antara sesama anggota  masyarakat, harus diajukan kepada Kepala Negeri sebagai orang yang pertama menangani masalah. Apabila ada masalah sengketa batas-batas tanah sesama anggota masyarakat, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan s langsung mengadakan pengaduan kepada instansi lain yang lebih tinggi seperti kepala kecamatan yang menangani masalah-masalah perdata, jika kedapatan ada hal-hal yang menyimpang maka masalah tersebut akan dikembalikan kepada kepala negeri (raja) untuk mendapat penyelesaian.
            Karena hukum tanah asli (adat) masih dipertahankan,oleh sebab itu apabila ada sengketa batas-batas tanah antar sesama anggota masyarakat , Kepala Negerilah yang berhak melakukan PENINJAUAN TEMPAT (di daerah amabon-lease disebut “komisi”), bila merasa perlu dan ia berhak mengadakan mengukuran-pengukuran serta membuat skesa-sketsa/gambar dengan disertai berita acara yang disebut “warta komisi”.
            Dengan hasil “komisi/warta komisi” inilah yang biasanya dipakai sebagai pegangan bagi anggota masyarakat yang bersengketa . Selain hal di atas kepala negeri berwenang menentukan hak-hak bagi anggota masyarakat untuk mendapatkan dusun-dusun atau tanah olahan , maupun menetukan status sebuh dusun yang telah kehilangan ahli warisnya.
            Selain itu Kepala desa juga berhak menmdapatkan hasil-hasil pelelangan dusun negeri maupun memungut hasil dari setiap usaha atau hasil bumi yang akan dibawa keluar dari desanya hal ini disebut berhak memungut “ apanase” atau uang “nase “ untuk keperluan rumah tangga pribadi dan kas negeri;

  1. BADAN SANIRI NEGERI  (Saniri Rajapati)

Badan saniri rajapati /negeri ini adalah suatu badan /dewan yang terdiri dari kepala-kepala soa dan diketuai oleh Kepala Negeri (raja) . Kepala-kepala soa ini daiangkat oleh kepala negeri menurut susuanan anak soa yang berhak duduk dalam dewan saniri negeri.
Kepala Negeri sebagai ketua Rajapati bertugas memimpin rapat-rapat negeri, mengadili perkara-perkara perdata yang tidak bisa diputuskan oleh raja sendiri.
Dalam sidang Dewan Saniri Negeri / Rajapati ini biasanya mengadili masalah-masalah perdata yakni mengenai sengketa tanah dalam masyarakat antara sesame anggota masyarakat atau membicarakan masalah-masalah “hak petuanan yang berbatasan dengan negeri lain”
Apabila dalam keputusan dewan atau badan saniri negeri ini ternyata salah satu pihak merasa tidak puas atau adil, maka yang bersangkutan dapat mengajukan banding yakni kepada Kepala Kecamatan yang ada dalam wilayah hukumnya;
Kalau ada masalah hak petuanan bila terdapat pelanggaran-pelanggaran oleh salah satu masayarakat negeri atau atau anggota masyarakat desa lain, maka kepala negeri  harus bermusyawarah dengan badan saniri negeri untuk memecahkan persoalan tersebut , jika mengalami kebuntuhan , maka sengketa ini dapat diajukan ke pihak Dewan Latupati atau Camat, dan  apabila ada kekurangan atau dinilai tidak memuaskan oleh salah satu pihak yang berperkara maka putusan  itu akan ditanggapi dengan gugatan ke pengadilan negeri.

  1. KEPALA KEWANG

Kepala kewang ini mempunyai tugas mengawasi semua hak petuanan dari negeri , yang berbatasan dengan negeri lain, oleh sebab itu tiap enam bulania berhak mengontrol batas-batas petuanannya bersama dengan anak buah kewangnya, dan hasilnya di laporkan kepada Kepala Negeri (Raja). Ia mengawasi hak petuanan di pedalaman samapai hak meti di laut. Boleh dikatakan bahwa Kewang sebagai “Raja Hutan“, karena segala sesuatu yang menyangkut upacara adat yang berhubungan dengan hasil hutan dan berhubungan dengan batas-batas petuanan kewanglah yang memelihara atau menjaga batas petuanan.

































BAB V
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA TANAH

Dalam bagian ke empat ini kami menyajikan hasil studi kami dilapangan sebagai suatu kajian berdasarkan tinjauan teori yang ada pada Bab II dan Bab IV, menyangkaut bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikan suatu sengketa tanah yang terjadi di daerah-daerah khususnya di Seram Bagian Barat.
Melalui studi social ini kami mengukur beberapa hal untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat yang menjadi responden kami tentang permasalahan sengketa tanah dengan metode pertanyaan terbuka antara lain:
1.      Sejauhmana tingkat pemahaman responden tentang adat khusunya hukum tanah adat mereka?
2.      Sejauhmana tingkat pemahaman mereka tentang bukti-bukti pemilikan tanah dan bagaimana cara memperolehnya menurut aturan hukum pertanahan nasional ?
3.      Bagaimana pendapat mereka tentang cara penyelesaian sengketa secara adat yang berkembang di desa mereka?
4.      Bagaimana pendapat mereka tentang dampak dari adanya sengketa tanah secara menyeluruh?
5.      Bagaimanakah harapan mereka terhadap pemerintah ke depan terhadap permasalahan sengketa tanah. ?

            Kami menemukan beberapa fakta bahwa konflik tanah atau klaim atas tanah bukan hanya terjadi setelah kerusuhan bahkan jauh sebelum kerusuhan.
Hal ini perlu kita cermati apa yang menjadi latar belakang , apakah dasar klaim atas tanah atau batas desa itu karena pertimbangan ekonomi, keamanan akibat dari terjadinya konflik 1999 silam atau karena adanya ketidak pastian hukum baik itu secara adat maupun secara hukum nasional , bagaimana kita menyikapi hal ini untuk mencari jalan keluar yang terbaik.
Contoh kasus menurut keterangan dari Kepala Desa Wakolo bahwa sengketa dengan Lisabata sudah terjadi sejak Tahun 1950 dimana pada saat itu penduduk Wakolo mengungsi ke hutan akibat perang RMS dan pada saat mereka kembali ditahun 1968 dusun mereka telah ditanami oleh orang Lisabata dengan tanaman umur panjang seperti kelapa, namun akibat kuatnya adat dan saling pengertian hasil dari pohon kelapa itu dinikmati bersama sampai dengan saat belum terjadinya kerusuhan.

Tabel.1. Permasalahan tanah dan kapan mulai terjadinya
No.
Desa

Permasalahan Utama Menyangkut Tanah
Cara Penyelesaiannya
Satus Tanah
Dampak  Yang Timbul
Waktu Sengketa
















1
Hunitetu
1
Permasalahan status tanah dari dusun yang ingin berdiri sebagai desa
Belum Ada
Tanah Negeri
 Ketidak pastian hukum atas status  tanah dusun
Sebelum kerusuhan s/d kini


2
sengketa antar pribadi menyangkut pengelolaan dusun milik suatu keluarga atau sengketa " hak makan"
Kekeluargaan melalui lembaga "lumaeni" dan saniri negeri.
Tanah negeri/ Keluarga/pribadi
 Terjadi perbuatan kriminal
Dapat terjadi tiap waktu








2
Hualoy
1
Permasalahan batas desa dengan seriholo
Belum Ada
Belum jelas
Terjadinya perbuatan kriminal
 kerusuhan s/d kini


2
sengketa antar pribadi menyangkut pengelolaan dusun , tanah pekarangan
Pemerintah desa atau badan saniri negeri
Tanah Negeri/Keluarga/pribadi
Terjadinya perbuatan kriminal
Dapat terjadi tiap waktu








3
Seriholo
1
Permasalahan batas desa dengan hualoy
Belum Ada
Belum jelas

 kerusuhan s/d kini


2
sengketa antar pribadi menyangkut pengelolaan dusun , tanah pekarangan
Pemerintah desa atau badan saniri negeri
Tanah negeri/ Keluarga/pribadi
Terjadinya perbuatan kriminal
Dapat terjadi tiap waktu








4
Lokki
1
Permasalahan status tanah dari dusun yang ingin berdiri sebagai desa
Belum Ada
Belum jelas
Ketidak pastian hukum atas status  tanah dusun
Sebelum kerusuhan s/d kini


2
sengketa antar pribadi menyangkut pengelolaan dusun , tanah pekarangan
Saniri Negeri
Tanah negeriKeluarga/pribadi
Terjadinya perbuatan kriminal
Sebelum kerusuhan s/d kini





tanah PD Prajakarya


5
Lisabata
1
Permasalahan batas desa dengan wakolo
Belum Ada
Belum jelas
Terjadinya perbuatan kriminal
Sebelum kerusuhan s/d kini


2
sengketa antar pribadi menyangkut pengelolaan dusun , tanah pekarangan
Pemerintah desa atau badan saniri negeri
Tanah negeriKeluarga/pribadi
Terjadinya perbuatan kriminal
Dapat terjadi tiap waktu








6
Wakolo
1
Permasalahan batas desa dengan wakolo
Belum Ada
Belum jelas
Terjadinya perbuatan kriminal
Sebelum kerusuhan 1950 s/d kini


2
sengketa antar pribadi menyangkut pengelolaan dusun , tanah pekarangan
Pemerintah desa atau badan saniri negeri
Tanah negeriKeluarga/pribadi
Terjadinya perbuatan kriminal
Dapat terjadi tiap waktu


Lain halnya dengan Loki terdapat dua pendapat menyangkut tanah, Tanah petuanan Desa Loki serta dusun-dusn milik warganya memiliki atau berbatasan langsung dengan tanah milik Perusahaan Daerah Praja Karya dimana di tanah tersebut telah berdiri perkampungan atau dusun yang penduduknya didatangkan sejak jaman Belanda dari daerah luar Loki.
Untuk mengusahakan perkebunan tersebut.
            Kalau kita cermati hasil laporan ini, konflik tentang tanah ini sudah ada sejak sebelum kerusuhan dan APA yang menjadi fakor penyebab utamanya, antara lain:
1.  Menurunnya peranan adat / eksistensi adat.
2. Kelemahan administrative pertanahan / pemerintah (BADAN PERTANAHAN NASIOANAL).

Ad.1. . MENURUNNYA PERANAN ADAT  / EKSISTENSI ADAT.

Undang-Undang Pokok Agraria  No. 5 Tahun 1960 mengakui eksistensi hak petuanan sebatas hak itu masih ada, di pulau Seram secara umum belum ada registrasi atau pemetaan tanah dari sebuah desa, hal ini sangat berbeda dengan daerah pulau Ambon sejak tahun 1814 telah Mempunyai Register Tanah Dati atau di daerah Lease sejak tahun1823 .
Hal ini berarti alas hak yang ada pada tanah-tanah di Seram Bagian Barat dasar penguasaan  atau alas haknya adalah hukum adat .  Dari kultur adat yang ada sejak jaman dahulu sudah sering terjadi peperangan antar desa , pada saat berakhirnya peperangan ada kesepakatan untuk pengembalian batas ulang misalnya dengan menggunakan busur anak panah .
Dari laporan di lapangan kami menemukan bahwa konflik tentang pengelolahan sutu lahan dalam desa terjadi hampir tiap saat dengan jumlah rata-rata per tahun di bawah 5 kasus di daerah penelitian tersebut. Apabila terjadi sengketa maka peranan aparat desa atau badan saniri negeri sangat besar untuk menyelesaikan sebagai otoritas kekuasaan dengan memperhatikan bukti-bukti secara adat sebagaimana dikemukakan pada bab-bab terdahulu dalam bagian laporan ini.
Dari segi hukum desa telah memainkan perannya sebagai “ hakim desa “ dalam hal ini saniri negeri atau pada masyarakat adat desa Wakolo ada tiga marga yang diangkat secara khusus untuk menjadi penengah atau hakim:
1.      Soa Meli
2.      Soa Olli
3.      Soa Meseng
Hakim desa ini akan mengadili dan mengeluarkan putusan berdasarkan bukti-bukti adat, apabila terjadi kesulitan maka akan diambil jalan tengah dengan membagi tanah tersebut menjadi dua bagaian atau pengembalian batas ulang , misalnya ada sengketa menyangkut tanaman cengkih konsekuensi dari putusan penetapan batas ulang ialah cengkih yang ada pada garis batas harus ditebang untuk menjadi jalan atau batas bagi pihak yang bersengketa.
Selama kami turun di lapangan ada pertanyaan yang timbul bagaimana jika terjadi sengketa dengan desa tetangga? hal ini belum terlihat secara jelas pada daerah Piru dan Taniwel namun pada daerah Kairatu mereka mengakui Dewan Talabatai yang pernah mengeluarkan putusan adat menyangkut batas dari desa Kairatu dan Hunitetu dimana desa Hualoy berkedudukan sebagai hakim atau ketua sidang pada era 1960-an .
Dari hasil penelitian menyangkut permasalahan sengketa antar sesama warga desa penyelesain akhirnya hanya pada tingkat desa dan di terima secara puas oleh kedua belah pihak yang bersengketa .
Menurunnya peranan adat disini adalah eksistensi dari Dewan Latu-Patty, eksistensi dewan antar desa adat ini harus diberdayakan untuk mencegah terjadinya konflik antar desa bertetangga atau ditunjuk sebagai mediator adat karena eksistensinya jelas dalam adat sesuai kondisi dari tanah-tanah desa adat yang ada di Seram Bagian Barat.  
Apabila tidak terjadi suatu kesepakatan maka perkara tersebut harus di bawah ke Pengadilan Negari sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 “ Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator”  Dari pengertian mediasi sebagaimana disebut di atas mengandung makna yakni “para pihak dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak” melalui jalur perundingan yang menguntungkan kedua belah pihak
Bertolak dari Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 maka perlu kita menghidupkan kembali dewan-dewan adat yang ada sebagai mediator tentunya kita mengharapkan perkara tersebut dapat terselesaikan dengan damai, tanpa harus melewati proses pengadilan.
 “Mediator Adat” ini diharapkan menjadi alternative penyelesaian sengketa dengan dasar adanya pertimbangan sebagai berikut:
1.                  Mempercepat Proses Penyelesaian Sengketa
Berperkara di Pengadilan ditenggarai memakan waktu dan lambat pendapat ini tidak bisa disalahkan karena memang secara procedural untuk memulai hingga sampai pada tingkat pemeriksaan suatu perkara di Pengadilan Negeri membutuhkan waktu antara 5 sampai dengan 6 bulan itu baru pada pemeriksaan tingkat pertama belum lagi apabila ada proses pemeriksaan banding hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
Walaupun perlu dicatat disini adalah bahwa lambatnya proses penyelesaian perkara ini berasal dari para pihak sendiri yang kurang serius atau sungguh-sungguh dalam menyelesaikan sengketa, hal ini dapat dilihat dari ketidak hadiran para pihak pada sidang yang telah ditentukan.

2.         Menekan Biaya
Biaya Perkara Resmi yang mahal misalnya untuk gugatan, pemanggilan para pihak dan sidang pemeriksaan setempat (komisi), belum biaya untuk menyatakan banding dan menyatakan kasasi.

Ad.2.   KELEMAHAN ADMINISTRATIVE PERTANAHAN / PEMERINTAH (BADAN PERTANAHAN NASIOANAL)

            Pendaftaran tanah bertujuan menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan, dari hasil kunjungan lapangan di kecamatan Kairatu, Piru dan Taniwel tidak ada data resmi tentang jumlah tanah yang telah bersertifikat tetapi diketahui ada seperti para pengungsi yang menempati areal pasar desa kairatu menurut pihak kecamatan mereka memiliki hak milik , sedangkan di kecamatan taniwel tidak ada data sama sekali tentang hal ini atau belum jelas , kecamatan piru juga belum ada data yang pasti. Fungsi Camat sebagai PPAT atau pejabat pembuat akta tanah di sini juga tidak terlihat dari keterangan yang diperoleh di Kecamatan Kairatu dalam setahun kurang lebih ada 3 akta yang dibuat di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu Camat.
            Kebijakan pertanahan yang telah digaris bawahi dalam UUPA yang kemudian diatur lebih lanjut dalam PP. No.24 Tahun1997 sebagai Pengganti PP. 10 Tahun 1961. tentang pendaftaran tanah belum berjalan dengan baik.









__________________























BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

  1. Tanah Ulayat sepanjang itu masih ada eksistensinya tetap diakui oleh Undang-Undang  Pokok Agraria, di Kabupaten Seram Bagian Barat tanah-tanah adat ini masih ada hal ini dapat dilihat dari dasar penguasaan tanah-tanah tersebut yang tercermin dalam marga atau soa atau keluarga yang ada di daerah tersebut.
  2. Peralihan hak atas tanah adat masih kuat diatur dengan kebijakan penguasa adat baik itu Badan Saniri Negeri maupun kekuasaan persekutuan keluarga sepertia soa.
  3. Desa-desa adat di Seram Bagian Barat belum memiliki tertib administrative pertanahan sebagaimana diamanatkan UUPA No. 5 Tahun 1960 karena keterbatasan Badan Pertanahan Nasioanal yang belum mengadakan pemetaan terhadap batas-batas wilayah sebuah desa .
  4. Sengketa batas desa setelah kerusuhan diakibatkan pertimbangan 4 faktor :
    1. Pemekaran Kabaputen sehingga tanah dianggap  memiliki nilai ekonomis
    2. Ketidak jelasan batas wilayah petuanan secara adat sejak turun temurun sehingga terjadinya suatu klaim atas batas desa hanya melalui cerita turun-temurun tentang penguasaan tanah baik itu lewat pembukaan Ewang atau hutan, bekas pengelolaan Aong atau ladang (sistim ladang berpindah)  dan terutama didalilkan lewat peperangan di masa lalu.
    3. Hilangnya tanda batas alam kedua desa seperti pohon , perubahan aliran sungai dan sebagainya akibat dari perubahan kurun waktu secara alamiah
    4. Degradasi nilai moral / adat – istiadat
    5. Hilangnya peranan lembaga-lembaga adat
5. Sengketa batas tanah sebelum kerusuhan diakibatkan oleh :
   1.   Keinginan untuk berdiri sendiri dari status dusun menjadi desa diakibatkan memunuhi syarat jumlah populasi untuk pembentukan suatu desa akan tetapi tidak memiliki wilayah karena belum ada pelepasan hak atas tanah dari desa karena bertentangan dengan adat di desa tersebut pada mulanya dimana dusun tersebut berstatus tanah negeri atau desa.
2.   Tidak meratanya pembagunan antara desa dengan anak-anak dusunnya.
B. Saran

  1. Pemberdayaan lembaga-lembaga adat yang hidup di dalam masyarakat seperti Dewan Latupatty atau Dewan Saniri Negeri sebagai mediator adat (contoh: Saniri Talabatai di Kairatu) untuk menyelesaikan sengketa batas-batas petuanan sebuah desa.
  2. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD membuat suatu PERDA tentang mediator adat untuk menyelesaikan sengketa batas tanah melalui proses mediasi adat sehingga ada paying hukum yang jelas.
  3. Badan Pertanahan Nasional harus segera menjalankan tugasnya guna mensertifikasi tanah baik itu melalui pemetaan wilayah desa sehingga jelas batas-batasnya sesuai ketentuan perundang-undangan dan pensertifikatan tanah yang dikuasai oleh perorangan, badan hukum swasta, pemerintah , melaui penerbitan  sertifikat hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan ,dsb.

__________


















REKOMENDASI

I.                   KECAMATAN KAIRATU

Desa Hualoy – Seriholo

  1. Badan pemerintah kedua negeri harus mengadakan pertemuan dengan difasilitasi pihak Kecamatan Kairatu ;
  2. Pihak kecamatan mempromotori pertemuan adat desa-desa adat atau mengundang para latupati untuk membahas pengaktifan kembali “Dewan Talabatai”;
  3. Dewan Talabatai yang terbentuk mengundang kedua desa yang bersengketa untuk melakukan sidang adat tentang batas tanah petuanan ;
  4. Hasil sidang dilaporkan kepada Camat selaku pemegang kekuasaan di wilayah tersebut untuk di follow up ke pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional ;

II.                 KECAMATAN PIRU

Desa Loki

1.      Pihak kecamatan memprakarsai pertemuan antar desa-desa adat sekitar Loki untuk menentukan apakah keberadaan desa Loki termasuk desa adat atau bukan ;
2.      Anak-anak dusun harus membuktikan dengan bukti-bukti hukum bahwasanya tanah yang mereka tempati adalah tanah milik “praja karya”
3.      Pihak desa Loki harus membuktikan bahwa desa mereka merupakan desa adat, dalam hal hubungan dengan klaim tanah praja karya, pihak desa harus membuktikan adanya Hak Guna Usaha yang dilakukan oleh PD. Praja Karya dengan melampirkan bukti tanda pembayaran dari Praja Karya ke desa ;
4.      Apabila pihak desa dapat membuktikan bahwa dusun Wailisa  sampai dengan Tanah Goyang adalah anak dusun menurut hukum adat maka dusun-dusun tersebut harus tunduk kepada pemerintah Negeri Loki karena Pd. Praja Karya hanya memiliki hak guna usaha (apabila pembuktiannya demikian)
Catatan :
-         Dari informasi kepala dusun Waelisa dan sekretaris dusun Siaputi bahwa masyarakat desa Loki memiliki tanah di lokasi  anak-anak dusun yang ditempati mereka hal ini dibuktikan dengan adanya pal atau tanda batas terutama di daerah pantai dimana berbatasan langsung dengan tanah Praja Karya (menurut penduduk anak dusun) yang berada di posisi daratan  ;
5.      Bagaimana cara pembuktian bahwa desa Loki sebagai desa adat adalah melalui dewan adat para latupati yang ada di jasirah Huamual maupun para latupati yang ada di Piru bahwa tanah petuanan yang sekarang didiami oleh penduduk dusun-dusun tersebut merupakan tanah atau dusun negeri Loki lewat sidang atau kesaksian para latupati
6.      Pemda Maluku Tengah harus dapat menunjukkan bukti kepemilikan, selanjutnya Pemda harus membuktikan darimana mereka mendapatkan tanah tersebut, apakah tanah adat ? tanah pribadi atau tanah negara ex eigendom ;

III.             KECAMATAN TANIWEL
                   
Desa  Lisabata-Waloko

1.      Saniri negeri kedua negeri harus duduk bersama lewat bantuan prakarsa pihak kecamatan (pemerintah) ;
2.      Pihak kecamatan memprakarsai terbentuknya dewan latupati dengan mengundang para raja yang ada pada Kecamatan Taniwel ;
3.      Dewan latupati  yang terbentuk kemudian memanggil kedua desa untuk bersidang guna menentukan batas petuanan kedua desa ;
Catatan tambahan:
Apabila dewan adat  atau mediator adat ini keputusannya tidak dapat diterima maka ketegasan pihak kecamatan diperlukan untuk menengahi, apabila hal ini mentah maka para pihak sebaiknya menggugat ke Pengadilan Negeri dengan membawa bukti putusan sidang adat ;












L A P O R A N





STUDI SOSIAL TENTANG

PERMASALAHAN TANAH

 DI

KABUPATEN SERAM BAGIAN
BARAT (SBB)












S B B
2 0 0 7






























3 komentar:

  1. Pak perlu dikoreksi kapan lumoly yg pak katakan aliansi pasukan eti dalam batas tanah petuanan menyerang kaibobu???

    Klo perang ia pernah sampai angkat pela perang tapi tidak klo serang langsung ke desa kaibobu dasarx apa dan sumber info siapa yg sdh mengarang hal2 bodoh ini. . .

    Kaibobu diserang pecah dan jd ariate karna serangan RMS bukan yg lain,tlng info jelas baru ditulis pak.

    BalasHapus
  2. bapak yang trhormat tolong kaji ulang tulisan anda

    BalasHapus
  3. tolong menginfokan sesuatu itu sesuai dengan realita.

    BalasHapus